Perwakilan Buruh Temui Gubernur Jateng di Rumah Dinasnya, Ganjar Apresiasi Keinginan Kenaikan UMP

- Sabtu, 5 November 2022 | 21:25 WIB
Gubernur Jateng Ganjar Pranowo saat menemui perwakilan buruh di rumah dinasnya Puri Gedeh, Kota Semarang  pada Jumat, 4 November 2022. /Humas Pemprov Jateng/
Gubernur Jateng Ganjar Pranowo saat menemui perwakilan buruh di rumah dinasnya Puri Gedeh, Kota Semarang pada Jumat, 4 November 2022. /Humas Pemprov Jateng/

SEMARANG, suaramerdeka-wawasan.com - Gubernur Jateng Ganjar Pranowo, ditemui perwakilan para buruh terkait penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2023 di rumah dinasnya Puri Gedeh, Kota Semarang, Jumat, 4 November 2022.

Ia mengatakan, telah menyampaikan aspirasi dari buruh ke Kementerian Ketenagakerjaan, dan sepakat dengan konsep upah sektoral yang disampaikan para buruh terhadap keinginan UMP naik 13%.

Ganjar pun menegaskan, mengapresiasi pada buruh terkait aspirasinya, bahkan telah menyampaikan aspirasi yang diinginkan para buruh itu ke Kemenaker pada 31 Oktober lalu.

Baca Juga: Buruh Gelar Aksi di Depan Kantor Ganjar saat Hujan Deras, Tuntut Kenaikan Upah Minimum

''Kenapa? Karena ketentuannya menggunakan PP, dan itu tidak kewenangan kami, tapi presiden dengan leading sectornya Kemenaker,'' ujarnya.

Soal usulan lainnya, Ganjar pun sepakat akan disampaikan kepada pemerintah, agar ada pertimbangan untuk merevisi PP Nomor 36 tahun 2021 tersebut.

''Kan enak. Wong sudah mau semua kok dilarang. Saya sepakat dan mendukung, tapi intinya kami tidak tinggal diam. Ketika kawan-kawan bergerak, kita pun juga bekerja,'' tegasnya.

Baca Juga: Diduga Terbakar Api Cemburu, Sopir Truk di Kebumen Aniaya Temannya Gunakan Sajam hingga Tewas

Ganjar sendiri berpendapat, bahwa PP Nomor 36 tahun 2021 itu bisa direvisi, sebab kondisinya saat ini telah berubah, dan situasi ekonomi dunia juga sedang turbulens.

''Kan memang situasi ekonomi sekarang lagi bergerak turbulens. Semua tahu bahwa inflasinya cukup tinggi, kita juga tahu ekonomi tumbuh. Maka itu menjadi pertimbangan. (PP 36 perlu direvisi?) Ya perlu lah, lho kan situasi berubah,'' tandasnya.

Sementara itu perwakilan para buruh yang tergabung dalam KSPI Jateng, Aulia Hakim mengatakan, pihaknya menginginkan agar penetapan UMP tidak berdasar pada PP Nomor 36 tahun 2021 tentang pengupahan.

Baca Juga: Menteri PUPR Hadi Mulyono Ternyata Hebat! Batu Bata Beton Cuma Dipatahkan dengan Kekuatan Tangan Kosong

Di dalamnya, menurut Aulia, agar pemerintah dalam penetapan UMP memilih berdasarkan inflasi atau pertumbuhan ekonomi.

Selain itu, kata Aulia lagi, buruh juga mengusulkan konsep upah yang disepakati di sebuah daerah. Artinya antara pemerintah, pengusaha dan buruh, menyepakati nilai yang ditetapkan bersama-sama.

''Tapi Pak Gubernur punya diskresi atau kebijakan untuk kepentingan rakyat di Jawa Tengah. Makanya, saya memberi masukan kepada Pak Gub, harus berani lebih untuk menguatkan kesejahteraan buruh tahun 2023 kenaikan UMK,'' katanya.

Halaman:

Editor: Eddy Tuhu

Tags

Terkini

X