Kota Semarang Raih Penghargaan GreenCityMetric, Point Tertinggi di Penataan Ruang dan Infrastruktur

- Jumat, 22 Juli 2022 | 13:32 WIB
Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi, ketika menerima penghargaan dari Universitas Indonesia (UI) GreenCityMetric 2022 di Balai Sidang Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Kamis, 21 Juli 2022. /Humas Pemkot Semarang/
Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi, ketika menerima penghargaan dari Universitas Indonesia (UI) GreenCityMetric 2022 di Balai Sidang Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Kamis, 21 Juli 2022. /Humas Pemkot Semarang/

SEMARANG, suaramerdeka-wawasan.com - Kota Semarang meraih peringkat pertama penghargaan GreenCityMetric dari Universitas Indonesia, sebagai kota berkelanjutan terbaik di Indonesia.

Penghargaan itu diserahkan Ketua UI GreenMetric, Prof Dr Ir Riri Fitri Sari kepada Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi di Balai Sidang Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Kamis, 21 Juli 2022.

Selain Kota Semarang, Jawa Tengah, yang meraih peringkat pertama, juga Kota Kediri (Jawa Timur) di urutan kedua, dan Kota Padang (Sumatra Barat) di urutan ketiga.

Baca Juga: Dua Petugas Damkar Tercebur Got Dilarikan ke Rumah Sakit, Asap Masih Mengepul di Pabrik Pupuk Mranggen Demak

''UI GreenMetric sebagai pemeringkatan universitas di bidang keberlanjutan melakukan inovasi serta penyesuaian indikator, agar penilaian terkait dengan

keberlanjutan juga dapat dilakukan bagi kabupaten/kota di Indonesia melalui UI GreenCityMetric,'' kata Profesor Riri saat menyerahkan penghargaan itu di Balai Sidang Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat .

Ia menjelaskan, pemeringkatan kota/kabupaten pertama di Indonesia ini dilandasi atas tiga pilar, yakni Lingkungan Hidup, Ekonomi, dan Sosial.

Baca Juga: Usai Tipu Pembeli Ruko Gemuh Square, Tersangka Ditangkap Polres Kendal di Jakarta

Menurutnya, bobot indikator penilaiannya terdiri atas Penataan Ruang dan Infrastruktur (16 persen), Energi dan Perubahan Iklim (19 persen), Tata Kelola Sampah dan Limbah (19 persen), Tata Kelola Air (15 persen), Akses dan Mobilitas (16 persen), dan Tatapamong/Governance (15 persen).

''Diharapkan pula isu-isu keberlanjutan di Kabupaten/Kota di Indonesia menjadi isu nyata yang dapat mulai dibicarakan, dan diperhatikan oleh pemerintah daerah

Halaman:

Editor: Eddy Tuhu

Tags

Terkini

Waduh...KPK Membuka Kemungkinan Memeriksa Ketua MA

Minggu, 25 September 2022 | 15:21 WIB
X