SEMARANG, suaramerdeka-wawasan.com – Demo mahasiswa yang memprotes tentang kenaikan harga BBM, kenaikan harga sembako sampai isu politik tentang penundaan pemilu dan memperpanjang masa jabatan presiden tidak hanya dilakukan mahasiiswa di Jakarta, tetapi juga di daerah.
Di Semarang, ratusan Mahasiswa Aliansi Semarang melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Gubernur Jawa Tengah, Senin, 11 April 2022 sekitar pukul 15.00 WIB.
Kordinator Aksi, Junaidi mengatakan, Alinasi Mahasiswa Semarang menggelar demonstrasi untuk menyikapi tiga isu nasional.
Baca Juga: Jokowi: Stop Isu Penundaan Pemilu dan Perpanjangan Masa Jabatan Presiden!
Ada 8 tuntutan yang mereka suarakan saat menggelar aksi tersebut. Diantaranya mulai dari kelangkaan dan mahalnya minyak goreng, kenaikan harga pertamax dan kelangkaan Solar, serta penundaan pemilu juga perpanjangan masa jabatan Presiden.
Terutama, kata dia, adalah penuntasan permasalah minyak goreng yang tinggi karena sangat memberatkan masyarakat.
"Dalam kasus kenaikan harga minyak goreng, aliansi menemukan beberapa kejanggalan terhadap pernyataan pemerintah terkait penyebab naiknya harga minyak goreng, pertama alasan yang sering kali dikemukakan Kemendag adalah distribusi minyak goreng yang terhambat karena pandemi," ungkap Junaidi lagi.
Pihaknya tidak bisa menerima alasan Kemendag membuat hargat minyak goreng yang tinggi karena terhambat oleh pandemi. Hal tersebut dikarenakan pandemi yang sudah lama terjadi sehingga tidak masuk akal untuk dijadikan alasan.
"Seandainya benar, bahwa naiknya harga migor karena pandemi mengapa kenaikan harganya baru berlangsung lima bulan terakhir, padahal pandemi sudah berlangsung selama dua tahun," tuturnya.
Untuk tuntutan kedua, permasalah kenaikan Pertamax. Pihaknya tidak terlalu mempermasalah kenaikan tersebut. Dia menilai kenaikan harga adalah hal yang wajar mengingat kebijakan itu bisa mengurangi subsidi yang dilakukan oleh pemerintah.
"Kami tidak terlalu mempermasalahnya, karena bagaimana pun hari ini skala ekonomis pertamax adalah Rp 16ribu per liternya jika pemerintah tidak menaikan harga akan ada terlalu besar subsidi energi pada BBM jenis pertamax," terangnya.
Baca Juga: Cegah Korupsi di Sektor Swasta, Gubernur Bentuk KAD AntiKorupsi Jateng
Lebih lanjut, pihaknya juga menolak adanya penundaan pemilu tahun 2024 dan tidak menyetujui perpanjangan masa jabatan periode presiden.
Dia menganggap, dengan adanya perpanjangan masa jabatan tersebut bisa melanggar konstitusi yang sudah ada dalam hal ini UUD 45.
Sehingga bila permintaan tersebut tidak dikabulkan pemerintah pusat, pihaknya mendesak Presiden Joko Widodo untuk bisa turun dari kursi kepemimpinannya.
