Wacana Belajar Tatap Muka Juli 2021, Ketua Komisi X DPR : Daerah yang Covid-19 Tak Terkendali Diminta Ditunda

- Minggu, 13 Juni 2021 | 11:25 WIB
Penataan meja kursi antarsiswa selama pembelajaran tatap muka atau PTM di Kabupaten Ciamis diberi jarak lebar. /Pikiran Rakyat/Nurhandoko Wiyoso
Penataan meja kursi antarsiswa selama pembelajaran tatap muka atau PTM di Kabupaten Ciamis diberi jarak lebar. /Pikiran Rakyat/Nurhandoko Wiyoso

BANDUNG,suaramerdeka-wawasan.com-Pemerintah merencanakan pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) akan diberlakukan pada Juli 2021 mendatang. Namun demikian, ada beberapa catatan, kalau dilaksanakan pihak sekolah wajib menerapkan protokol kesehatan (Prokes) secara ketat.

Ketua Komisi X DPR, Syaiful Huda menyebutkan bahwa Komisi X DPR setuju terhadap gagasan Presiden Joko Widodo yang memerintahkan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka (PTM) pada Juli 2021.

Rencananya pelaksanaan PTM akan digelar pada Juli 2021, Presiden Jokowi mengusulkan untuk melaksanakan PTM dua hari dalam sepekan.

Baca Juga: Wakil Ketua MPR: Kudus, Demak dan Jepara Perlu Terapkan PPKM Secara Ketat

“Opsi ini sebagaimana Mas Nadiem, saya mendukung. Komisi X mendukung bahwa PTM memang tetap harus berjalan, itu yang pertama,” katanya dalam diskusi Dialektika Demokrasi di Media Center DPR Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta.

Menteri Nadiem Makarim menyebutkan bahwa PTM tetap tidak akan dilakukan serentak di seluruh wilayah Indonesia lantaran situasi Covid-19 yang masih melanda Tanah Air.

“Apakah opsi yang ditawarkan Pak Jokowi harus terlaksana ke seluruh sekolah, jawabannya tidak karena PTM ini tidak berlaku serentak secara nasional,” kata Syaiful Huda.

Ia menyebutkan bahwa kewenangan untuk dibuka atau tidaknya sekolah, bukanlah Kemendikbud maupun Pemerintah Pusat, tetapi Pemerintah Kabupaten/Kota.

“Karena dalam SKB Empat Menteri disebutkan yang punya kewenangan untuk sekolah dibuka atau tidak, bukan Kemendikbud, bukan pemerintah pusat tapi pemerintah kabupaten kota. Kalau kabupaten atau kota, covidnya tak terkendali, lebih baik ditunda ,” kata Syaiful Huda.

Selain itu, berdasarkan SKB Empat Menteri, orang tua memiliki hak otoritatif untuk menentukan apakah anak-anak mereka tetap melaksanakan pembelajaran jarak jauh (PJJ) atau mengikuti aturan PTM.

“Jadi perdebatan publik itu sebenarnya bisa dituntaskan ketika merujuk pada SKB Empat Menteri bahwa ketika ada orang tua protes, nggak usah protes karena orang tua ada opsi untuk tetap menolak dengan cara tetap melaksanakan PJJ,” katanya, dilansir Pikiran-Rakyat.com dari DPR RI, Jumat, 11 Juni 2021.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi X DPR Agustina Wilujeng Pramestuti meminta Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi untuk segera melaksanakan kebijakan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) dan PTM terbatas secara berkesinambungan.

Sebab, pandemi Covid-19 mendorong adanya penataan kehidupan masyarakat menuju kenormalan baru (new normal) dalam segala sektor, termasuk pembangunan bidang pendidikan.

“Pembangunan bidang pendidikan, tidak terkecuali. Harus menyiapkan kebijakan kenormalan baru di mana masyarakat pendidikan diharuskan untuk hidup berdampingan dengan pandemi Covid-19 dan tetap memperhatikan segala aspek protokol kesehatan,” katanya.

Ia menjelaskan bahwa arah kebijakan Anggaran Pendidikan Tahun 2022, difokuskan untuk mendukung penguatan penyelenggaraan PAUD melalui dukungan anggaran Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) PAUD; serta pemerataan kualitas sarana dan prasarana pendidikan melalui pengembangan platform pembelajaran berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).

Selain itu, dalam penguatan pendidikan vokasi melalui pengembangan riset dan inovasi dengan kerja sama industri, serta penguatan investasi pemerintah guna mendukung pemajuan kebudayaan, penguatan perguruan tinggi kelas dunia, dan penguatan program Merdeka Belajar.

Halaman:
1
2

Editor: Kusmiyanto

Sumber: PikiranRakyat.com

Tags

Terkini

X