Wacana Belajar Tatap Muka Juli 2021, Ketua Komisi X DPR : Daerah yang Covid-19 Tak Terkendali Diminta Ditunda

- Minggu, 13 Juni 2021 | 11:25 WIB
Penataan meja kursi antarsiswa selama pembelajaran tatap muka atau PTM di Kabupaten Ciamis diberi jarak lebar. /Pikiran Rakyat/Nurhandoko Wiyoso
Penataan meja kursi antarsiswa selama pembelajaran tatap muka atau PTM di Kabupaten Ciamis diberi jarak lebar. /Pikiran Rakyat/Nurhandoko Wiyoso

BANDUNG,suaramerdeka-wawasan.com-Pemerintah merencanakan pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) akan diberlakukan pada Juli 2021 mendatang. Namun demikian, ada beberapa catatan, kalau dilaksanakan pihak sekolah wajib menerapkan protokol kesehatan (Prokes) secara ketat.

Ketua Komisi X DPR, Syaiful Huda menyebutkan bahwa Komisi X DPR setuju terhadap gagasan Presiden Joko Widodo yang memerintahkan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka (PTM) pada Juli 2021.

Rencananya pelaksanaan PTM akan digelar pada Juli 2021, Presiden Jokowi mengusulkan untuk melaksanakan PTM dua hari dalam sepekan.

Baca Juga: Wakil Ketua MPR: Kudus, Demak dan Jepara Perlu Terapkan PPKM Secara Ketat

“Opsi ini sebagaimana Mas Nadiem, saya mendukung. Komisi X mendukung bahwa PTM memang tetap harus berjalan, itu yang pertama,” katanya dalam diskusi Dialektika Demokrasi di Media Center DPR Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta.

Menteri Nadiem Makarim menyebutkan bahwa PTM tetap tidak akan dilakukan serentak di seluruh wilayah Indonesia lantaran situasi Covid-19 yang masih melanda Tanah Air.

“Apakah opsi yang ditawarkan Pak Jokowi harus terlaksana ke seluruh sekolah, jawabannya tidak karena PTM ini tidak berlaku serentak secara nasional,” kata Syaiful Huda.

Ia menyebutkan bahwa kewenangan untuk dibuka atau tidaknya sekolah, bukanlah Kemendikbud maupun Pemerintah Pusat, tetapi Pemerintah Kabupaten/Kota.

“Karena dalam SKB Empat Menteri disebutkan yang punya kewenangan untuk sekolah dibuka atau tidak, bukan Kemendikbud, bukan pemerintah pusat tapi pemerintah kabupaten kota. Kalau kabupaten atau kota, covidnya tak terkendali, lebih baik ditunda ,” kata Syaiful Huda.

Selain itu, berdasarkan SKB Empat Menteri, orang tua memiliki hak otoritatif untuk menentukan apakah anak-anak mereka tetap melaksanakan pembelajaran jarak jauh (PJJ) atau mengikuti aturan PTM.

Halaman:

Editor: Kusmiyanto

Sumber: Pikiran Rakyat

Tags

Terkini

X