NU dan Muhammadiyah Bakal Terdampak Pajak Sekolah, HNW: Bisa Mengubah Paradigma Pendidikan

- Sabtu, 12 Juni 2021 | 15:35 WIB
NU dan Muhammadiyah akan turut terkena dampak dari wacana pajak sekolah atau jasa pendidikan yang dicanangkan oleh pemerintah. /NU-Muhammadiyah
NU dan Muhammadiyah akan turut terkena dampak dari wacana pajak sekolah atau jasa pendidikan yang dicanangkan oleh pemerintah. /NU-Muhammadiyah

JAKARTA, suaramerdeka-wawasan.com – Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid (HNW) menilai wacana pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) terhadap sekolah atau jasa pendidikan berpotensi menambah beban yang sangat berat bagi lembaga pendidikan swasta.

Lembaga pendidikan swasta yang jelas akan berdampak pada pendidikan umum maupun keagamaan seperti Madrasah dan Pesantren yang masuk pada kategori pendidikan formal, informal maupun non formal.

Pasalnya, sektor pendidikan swasta turut terdampak pandemi Covid-19 yang jika merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 223/PMK.011/2014 tentang Kriteria Jasa Pendidikan yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai, mencakup pendidikan formal, non formal dan informal.

Baca Juga: Soal Pajak Sembako dan Pendidikan, HNW: Tak Manusiawi dan Abaikan Dua Poin Pancasila

Oleh karena itu, termasuk pula pada lembaga pendidikan keagamaan.

Menurutnya, wacana pengenaan pajak untuk jasa pendidikan jelas akan berimbas jika aturan rujukannya digubah melalui revisi UU KUP oleh pemerintah dan menjadi pihak-pihak yang termasuk dalam kategori dihapus dari ketentuan tidak terkena pajak.

HNW turut mengingatkan pemerintah bahwa lembaga pendidikan swasta maupun lembaga pendidikan keagamaan seperti Muhammadiyah dan NU telah memberikan kontribusinya dalam membantu pemerintah melaksanakan kewajibannya dalam mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana yang diamanatkan konstitusi.

“Muhammadiyah, NU dan lainnya sudah sangat lama dan sangat banyak membantu pemerintah melaksanakan kewajiban pendidikan nasional, baik umum maupun keagamaan,” kata HNW yang dikutip Pikiran-Rakyat.com dari MPR, Sabtu, 12 Juni 2021.

Namun, ia mengaku bahwa dirinya kecewa terhadap sikap pemerintah yang dinilai menambah kesulitan dengan rencana memberlakukan pajak (PPN) untuk jasa pendidikan.

“Pada saat mereka kesusahan akibat Covid-19 mestinya, kalaupun pemerintah tidak bisa membantu, ya jangan menambah kesulitan mereka dengan memberlakukan pajak (PPN) kepada mereka,” katanya.

HNW menyebutkan, bahwa pengenaan PPN pada sektor pendidikan tidak saja membebani dari sisi keuangan, tetapi bisa mengubah paradigma pendidikan sebagai investasi.

“Selain membebani dari sisi keuangan, juga bisa mengubah paradigma pendidikan sebagai investasi untuk peningkatan SDM Indonesia, menjadi komoditas material objek pajak,” tambahnya lagi.

HNW berharap, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani bisa berlaku adil dan profesional dengan memerhatikan kondisi rakyat Indonesia dan memberlakukan sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, serta Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia dalam rangka memenuhi target penerimaan negara dari pajak.

Ia menyarankan, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani untuk memberlakukan penambahan pajak kepada para konglomerat dan meminta Menkeu mengkoreksi atau mencabut revisi RUU Perpajakan yang akan mengenakan pajak terhadap sembako dan lembaga pendidikan.

“DPR harus benar-benar mendengarkan aspirasi publik. Menghadirkan keadilan dan memastikan bahwa tidak ada revisi UU perpajakan yang tidak adil yang justru menambah beban rakyat seperti draf revisi RUU Perpajakan yang bocor dan beredar luas itu,” kata HNW.

Halaman:
1
2

Editor: Eddy Tuhu

Sumber: PikiranRakyat.com

Tags

Terkini

X