Kendalikan Inflasi, Presiden Jokowi Perintahkan Kepala Daerah Gunakan APBD Seperti saat Pandemi

- Selasa, 13 September 2022 | 11:35 WIB
Presiden Joko Widodo saat memimpin Rapat Terbatas Terkait Kebijakan Visa on Arrival di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat, 9 September 2022. /Dok Biro Pers Sekpres/
Presiden Joko Widodo saat memimpin Rapat Terbatas Terkait Kebijakan Visa on Arrival di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat, 9 September 2022. /Dok Biro Pers Sekpres/

JAKARTA, suaramerdeka-wawasan.com - Presiden Joko Widodo, memerintahkan para kepala daerah agar menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) untuk menahan laju inflasi, akibat penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM).

''Oleh sebab itu saya minta gubernur, bupati, dan wali kota agar daerah bersama pemerintah pusat bekerja bersama-sama seperti saat kita bekerja secara serentak dalam mengatasi Covid 19.

Saya yakin insyaallah bisa kita lakukan sehingga inflasi di tahun ini kita harapkan bisa dikendalikan di bawah 5 persen,'' kata Presiden Joko Widodo di Istana Negara Jakarta, Senin, 12 September 2022 dikutip dari Antara.

Baca Juga: Bharada Sadam Dijatuhi Sanksi Demosi Setahun, Pelanggaran Berat Cuma Intimidasi Wartawan hingga Viral

Presiden Jokowi menyampaikan hal tersebut, dalam Rapat Pembahasan 'Pengendalian Inflasi dengan Seluruh Kepala Daerah', yang dilakukan secara 'hybrid' dihadiri Wakil Presiden Ma'ruf Amin.

Selain itu, juga dihadiri Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan sejumlah kepada daerah.

''Saya melihat dampak terhadap inflasi, diperkirakan nanti akan tambah 1,8 persen dan ini yang kita tidak mau,'' ungkap Presiden.

Baca Juga: Kejagung Tunjuk 43 JPU Tangani Perkara Obstruction of Justice Kasus Pembunuhan Brigadir J

Presiden Jokowi menyebut, Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri sudah mengeluarkan surat edaran untuk mengalokasikan APBD, agar dapat menahan laju inflasi.

''Di situ disampaikan, bahwa 2 persen dari Dana Transfer Umum artinya Dana Alokasi Umum (DAU) kemudian Dana Bagi Hasil (DBH), ini 2 persen bisa digunakan untuk subsidi untuk menyelesaikan akibat penyesuaian harga BBM,'' tambah Presiden.

Halaman:

Editor: Eddy Tuhu

Tags

Terkini

BRI Peduli Berikan Bantuan Pada Korban Gempa Cianjur

Selasa, 22 November 2022 | 19:13 WIB
X