Satpol PP Dibekali Kode Etik, Mendagri: Baju Aja yang Keren, Tindakannya Jangan Seperti Preman!

- Senin, 19 Juli 2021 | 15:23 WIB
Mendagri Tito Karnavian. /JPNN.com/
Mendagri Tito Karnavian. /JPNN.com/

JAKARTA, suaramerdeka-wawasan.com - Maraknya tindakan Satpol PP di beberapa daerah yang menertibkan pelanggaran PPKM Darurat dinilai kelewatan, memantik Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian buka suara.

Menurutnya, Satpol PP memiliki peran, baik dari hulu hingga ke hilir, dalam melakukan penanganan penertiban selama PPKM Darurat.

Namun, yang paling utama adalah penanganan di hulu, terutama dalam mencegah penularan Covid-19.

Baca Juga: Perhatikan Yaa..! Penyembelihan dan Pembagian Daging Kurban Harus Minimalkan Kontak Fisik

"Nah, dalam konteks penegakan untuk menangani pandemi ini, peran dari Satpol PP yang paling utama adalah di hulu, yaitu melakukan pencegahan (penularan),” ujar Mendagri saat memberi pengarahan kepada Kepala Satpol PP seluruh Indonesia melalui video conference, Senin, 19 Juli 2021, dikutip dari laman resmi Kemendagri.

Tito menuturkan, peran Satpol PP dalam penanganan di hulu, yakni mencegah terjadinya kerumunan, maupun mengurangi mobilitas masyarakat yang berpotensi terhadap penularan Covid-19.

Sedangkan dari penanganan di hilir, Satpol PP dapat membantu memperkuat sistem kesehatan bila ditugaskan untuk melacak orang yang kontak dengan pasien terkonfirmasi positif Covid-19.

Peran hilir lainnya, misalnya meminta masyarakat melakukan isolasi mandiri

Baca Juga: Kasus Covid-19 Tetap Naik! Jubir Satgas Covid-19: Waspadai Idul Adha agar Cegah Munculnya Klaster Keluarga

Tito Karnavian meminta, Satpol PP untuk mengutamakan tindakan persuasif dibandingkan koersif selama penegakan aturan pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM.

Halaman:

Editor: Eddy Tuhu

Tags

Terkini

X