JAKARTA, suaramerdeka-wawasan.com - Heboh Vaksin Berbayar pun berlanjut dengan diundangnya Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, dalam rapat kerja Komisi IX DPR RI, Selasa 13 Juli 2021.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan, program vaksinasi gotong royong berbayar bagi individu murni bisnis BUMN.
Dikatakan Budi Gunadi Sadikin, awal mula hadirnya vaksin gotong royong adalah untuk merespons persepsi, terkait vaksinasi Pemerintah yang kurang gesit.
Baca Juga: Neneng Anjarwati Meninggal Dunia karena Covid-19, Penggemar House Music Dangdut Kehilangan Ratunya
“Memang vaksin gotong royong waktu di awal adalah merespons, karena ada persepsi waktu itu pemerintah akan kurang gesit, kurang cepat suntiknya dengan swasta,” ujarnya.
Selain itu, Budi Gunadi Sadikin menekankan bahwa vaksin gotong royong Covid-19 ini, murni bisnis yang dikelola oleh BUMN.
“Kedua, vaksin gotong royong ini pure business to business, jadi dikelola oleh BUMN, Bio Farma grup dengan produsennya, kami tidak terlibat gitu ya,” katanya.
Kemudian, katanya lagi, penjualan vaksin Gotong Royong ini juga dilakukan dengan berkoordinasi melalui Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin).
“Kami hanya terlibat, bahwa itu vaksinnya apa saja dan harganya berapa, jumlahnya berapa banyak. Itu saja yang kami terlibat,” ujar Budi Gunadi Sadikin.
Dia pun menekankan, bahwa skema bisnis vaksin gotong royong ini dilakukan langsung oleh BUMN dan produsen vaksin Covid-19.
“Tapi ini skema business to business yang dilakukan oleh BUMN Bio Farma, membeli dari produsennya langsung, kita juga tidak ikut negosiasinya. kemudian langsung menjualnya dengan Kadin, kita juga tidak ikut negosiasi dan kita tidak ikut alokasinya,” tutur Budi Gunadi Sadikin.
Dia menuturkan, bahwa adanya program tersebut berangkat dari isu vaksin gotong royong, yang diharapkan bisa mempercepat dan mendorong total vaksinasi Covid-19 nasional.
Tadinya, Pemerintah mengharapkan adanya keterlibatan sektor swasta, sebab jumlah terbesar produk domestik bruto (GDP) di negara ini dipegang oleh swasta.
“Jadi memang perputaran uangnya itu banyaknya di swasta, itu menunjukkan juga power of eksekusinya ada di swasta. Jadi swasta harus bantu, kalau swasta bantu akan lebih cepat, karena memang kekuatan ekonominya ada di sana,” kata Budi Gunadi Sadikin.
