Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah Menyebut Jika Jabatan Presiden Tiga Periode Demokrasi Hancur

- Minggu, 27 Juni 2021 | 08:40 WIB
Presiden Joko Widodo (Jokowi). /Instagram.com/@jokowi
Presiden Joko Widodo (Jokowi). /Instagram.com/@jokowi

JAKARTA, suaramerdeka-wawasan.com - Wacana Presiden tiga periode hingga saat ini masih menjadi pro-kontra.

Meski, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan dirinya sama sekali tak berniat untuk menjabat presiden selama 3 periode.

Juru bicara Presiden, Fadjroel Rachman, menegaskan Jokowi tegak lurus sikapnya dengan konstitusi dan amanat reformasi tahun 1998.

Menanggapai hal tersebut, Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah, Cak Nanto, tak ingin masa kelam era Presiden Soeharto kembali terulang seiring bergulirnya wacana presiden 3 periode.

Baca Juga: Tempat Persembunyian Digerebek, DPO Teroris MTT Tinggalkan Sejumlah Barang Bukti

Jika penambahan masa jabatan presiden tiga periode jadi diterapkan, maka demokrasi di Indonesia akan hancur seperti era Soeharto.

Wacana presiden 3 periode tersiar seiring rencana MPR mengamandemen konstitusi Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

Meski begitu, MPR berkali-kali menyebutkan bahwa rencana amandemen UUD 1945 hanya menyentuh soal penerapan kembali garis besar haluan negara, tidak termasuk penambahan masa jabatan presiden.

"32 tahun Pak Harto berkuasa, lantas apa yang terjadi? Demokrasi mati, fundamental ekonomi rapuh, oligarki tumbuh subur. Mereka yang kaya adalah mereka yang berada di lingkaran Soeharto," kata Cak Nanto.

Cak Nanto memuji dan mencontohkan agar sikap negarawan yang ditunjukkan Presiden keempat Indonesia, Abdurrahman Wahid (Gus Dur), bisa ditiru.

Halaman:

Editor: Kusmiyanto

Sumber: PikiranRakyat.com

Terkini

X