Maling Uang Rakyat Rp73 Triliun Buron, Proses Hukum Tersangka Surya Darmadi Secara In Absentia

- Kamis, 11 Agustus 2022 | 10:41 WIB
Ilustrasi korupsi. /Pixabay/
Ilustrasi korupsi. /Pixabay/

Dalam kasus ini, penyidik juga mentersangkakan Bupati Indragiri Hulu periode 1999-2008 Raja Thamsir Rachman.

Pada Senin, 1 Agustus 2022 lalu, Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin mengungkap bahwa estimasi kerugian keuangan dan perekonomian negara yang ditimbulkan perkara itu mencapai Rp 78 triliun.

Kronologis singkat kasus ini pada 2003, Surya Darmadi disebut melakukan kesepakatan dengan Bupati Indragiri Hulu, untuk mempermudah izin kegiatan usaha lima perusahaannya di bawah grup Duta Palma.

Baca Juga: Jika Terbukti Melakukan Pembunuhan Berencana Ferdy Sambo Terancam Hukuman Mati

Kelima perusahaan yang dimaksud adalah, PT Banyu Bening Utama, PT Panca Agro Lestari, PT Seberida Subur, PT Palma Satu, dan PT Kencana Amal Tani.

Kemudian, usaha budidaya perkebunan dan pengolahan kelapa sawit itu terletak di kawasan hutan produksi konversi (HPK), hutan produksi terbatas (HPT), dan hutan penggunaan lainnya (HPL) di lahan seluas 37 ribu hektare.

Menurut Burhanuddin, kelengkapan perizinan dibuat secara melawan hukum dan tanpa didahului dengan izin prinsip maupun analisis dampak lingkungan.

Baca Juga: Tinggal Dua Tim Catat Angka Sempurna di Tiga Laga Awal, Berikut Jadwal Pertandingan Liga 1 Pekan Keempat

Di samping itu, grup perusahaan Surya Darmadi juga tidak memenuhi kewajiban hukum dalam menyediakan pola kemitraan sebesar 20 persen dari total areal kebun yang dikelola.

Kedua tersangka, disangkakan melanggar primair Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Halaman:

Editor: Eddy Tuhu

Tags

Terkini

BRI Peduli Berikan Bantuan Pada Korban Gempa Cianjur

Selasa, 22 November 2022 | 19:13 WIB
X