KPK Tetapkan Mardani H Maming Tersangka dan Menahannya. Ternyata Begini Kronologis Kasusnya

- Jumat, 29 Juli 2022 | 00:51 WIB
Wakil Ketua KPK Alexander Marwata tengah memberi keterangan pers di Gedung KPK dengan latar belakang tersangka Mardani H Maming (tangkapan kamera)
Wakil Ketua KPK Alexander Marwata tengah memberi keterangan pers di Gedung KPK dengan latar belakang tersangka Mardani H Maming (tangkapan kamera)

JAKARTA, suaramerdeka-wawasan.com – Setelah menetapkan mantan Bupati Tanah Bumbu Mardani H Maming (MM) sebagai tersangka dan menahannya, KPK membeberkan konstruksi perkara yang menjerat MM.

Wakil Ketua Alexander Marwata saat jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta, Kamis, 28 Juli 2022, menjelaskan, MM ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait pemberian izin usaha pertambangan (IUP) di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan.

"MM yang menjabat Bupati Tanah Bumbu periode tahun 2010-2015 dan periode tahun 2016-2018, memiliki wewenang yang satu di antaranya memberikan persetujuan izin usaha pertambangan operasi dan produksi (IUP OP) di wilayahnya," jelas Alex, Kamis, 28 Juli 2022.

Baca Juga: Serahkan Diri, Mantan Bupati Tanah Bumbu Mardani H Maming Resmi Ditahan KPK Setelah DPO

Dijelaskan oleh Alex, pada tahun 2010, salah satu pihak swasta, yaitu Henry Soetio selaku pengendali PT Prolindo Cipta Nusantara (PCN) bermaksud untuk memperoleh IUP OP milik PT Bangun Karya Pratama Lestari (BKPL) seluas 370 hektare yang berlokasi di Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalsel.

"Agar proses pengajuan peralihan IUP OP bisa segera mendapatkan persetujuan MM, Henry Soetio diduga juga melakukan pendekatan dan meminta bantuan pada MM agar bisa memperlancar proses peralihan IUP OP dari PT BKPL ke PT PCN dimaksud," kata Alex yang juga dikutip Antara.

KPK menduga di awal tahun 2011, MM mempertemukan Henry Soetio dengan Raden Dwidjono Putrohadi Sutopo yang saat itu menjabat Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Tanah Bumbu.

Dalam pertemuan tersebut, MM diduga memerintahkan Raden Dwidjono Putrohadi Sutopo agar membantu dan memperlancar pengajuan IUP OP dari Henry Soetio.

Selanjutnya, lanjutnya, pada bulan Juni 2011, surat keputusan MM selaku bupati tentang IUP OP terkait peralihan dari PT BKPL ke PT PCN ditandatangani MM.

‘’Di sini diduga ada beberapa kelengkapan administrasi dokumen yang sengaja di-'backdate' (dibuat tanggal mundur) dan tanpa bubuhan paraf dari beberapa pejabat yang berwenang," kata Alex.

Halaman:

Editor: Didik Saptiyono

Tags

Terkini

KPK Geledah Gedung Mahkamah Agung

Sabtu, 24 September 2022 | 00:50 WIB
X