Komnas HAM Soroti UU ITE yang Hanya Direvisi Pemerintah Secara Terbatas

- Selasa, 15 Juni 2021 | 16:17 WIB
Komnas HAM mendesak pemerintah untuk merevisi UU ITE yang mengancam kebebasan berpendapat masyarakat, semakin nyata di media sosial. /Pixabay/geralt
Komnas HAM mendesak pemerintah untuk merevisi UU ITE yang mengancam kebebasan berpendapat masyarakat, semakin nyata di media sosial. /Pixabay/geralt

JAKARTA, suaramerdeka-wawasan.com - Rencana pemerintah yang akan merevisi secara terbatas ‎ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) menuai tanggapan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.

Komnas HAM mempertanyakan dasar pemerintah yang hanya akan merevisi beberapa pasal saja.

Padahal, terdapat pasal-pasal lain yang menjadi sumber pelanggaran hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi.

Baca Juga: Unggah Foto di Media Sosial, Christian Eriksen: Saya Baik-baik Saja dengan Segala Kondisi

Sikap dan pandangan Komnas HAM tersebut mengemuka dalam ‎Keterangan Pers No: 17/HM. 00/VI/2021 pada Selasa 15 Juni 2021.

Seperti diketahui, pemerintah menyetujui revisi terbatas UU ITE dalam‎ Pasal 27, 28, 29, dan 36.

Pasal-pasal tersebut mengatur mengenai penggunaan data pribadi, distribusi konten terkait kesusilaan, judi hingga pencemaran nama baik, penyebaran hoaks hingga SARA, dan perbuatan terkait konten yang dianggap merugikan.

Melalui revisi terbatas juga akan ditambahkan pasal baru yaitu Pasal 45C yang mengadopsi Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana yaitu mengatur mengenai kabar bohong.

Komnas HAM mendukung revisi UU ITE untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi.

Revisi pun selayaknya mengedepankan prinsip-prinsip HAM karena seluruh kebijakan harus mengadopsi prinsip-prinsip dan norma HAM.

Meski demikian,‎ Komnas HAM mempertanyakan dasar pemerintah yang hanya akan merevisi Pasal 27, 28, 29, dan 36.

Padahal, terdapat pasal-pasal lain yang menjadi sumber pelanggaran hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi seperti Pasal 26 ayat 3 terkait penghapusan informasi, Pasal 40 ayat 2a dan 2b terkait pencegahan penyebarluasan dan kewenangan pemerintah memutus akses, serta Pasal 43 ayat 3 dan 6 terkait penggeledahan, penyitaan, penangkapan, dan penahanan.

Untuk itu, revisi terbatas pada empat pasal dalam UU ITE bukanlah solusi atas ancaman kebebasan berpendapat dan berekspresi di Indonesia.

Penambahan pasal baru yaitu Pasal 45C yang mengadopsi ketentuan peraturan perundangan-undangan tahun 1946 sudah tidak relevan dengan kondisi kekinian sehingga menjadi ancaman bagi demokrasi dan hak asasi manusia di ruang digital.

Komnas HAM juga telah menyusun dan menerbitkan Standar Norma dan Pengaturan (SNP) tentang Hak Atas Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi.

Lembaga tersebut mendorong dan merekomendasikan pemerintah dan DPR RI agar memakai SNP tersebut sebagai pedoman dan penjelasan dalam merevisi UU ITE.

Di dalam SNP, Komnas HAM menegaskan bahwa dalam melakukan pembatasan atas kebebasan berekspresi dalam revisi UU ITE, agar dilakukan secara akuntabel, nondiskriminatif, tidak multi tafsir, dan bisa diuji oleh publik.

Adapun tolok ukur dalam menguji revisi UU ITE adalah legalitas, proporsionalitas, dan necessity.

Artinya, revisi atas UU ITE harus mampu menjamin penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi yang lebih kondusif.

Oleh karena itu, lembaga negara tersebut merekomendasikan pemerintah dan DPR guna melakukan kajian ulang usulan revisi terbatas UU ITE, karena revisi empat pasal bukan solusi atas ancaman dan problem kebebasan berpendapat dan berekspresi di Indonesia.

"Pemerintah dan DPR RI harus mengedepankan prinsip-prinsip kemanusiaan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia sebagai dasar pengambilan kebijakan maupun pembentukan peraturan perundang-undangan dalam rangka penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM bagi seluruh rakyat Indonesia. Keterlibatan lembaga negara independen serta koalisi masyarakat sipil dan akademisi diperlukan guna memastikan proses revisi UU ITE berjalan partisipatif, terbuka, dan non-diskriminatif," kata Sandrayati Moniaga, Komisioner Pengkajian dan Penelitian Komnas HAM dalam siaran pers tersebut.

Komnas juga memberikan pandangan terkait ‎Keberadaan UU ITE telah mengancam hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi di Indonesia.

Pada tahun 2020, Komnas menerima 22 aduan terkait UU ITE. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan Komnas HAM pada 2020 terhadap 1.200 responden di 34 provinsi, sebanyak 36,2 persen masyarakat merasa tidak bebas dalam menyampaikan ekspresinya di media sosial (internet).

Komnas HAM menekankan pula terjaminnya hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi sangat penting dalam pelaksanaan negara demokratis sebagai bentuk pengawasan, kritik, dan saran dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Kebebasan berpendapat dan berekspresi juga dijamin diantaranya dalam Undang-Undang Dasar RI 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM serta HAM internasional seperti Deklarasi Universal HAM dan Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik yang sudah diratifikasi dalam UU No. 12 Tahun 2005.

Halaman:
1
2
3

Editor: Eddy Tuhu

Sumber: PikiranRakyat.com

Tags

Terkini

X