Komnas HAM Soroti UU ITE yang Hanya Direvisi Pemerintah Secara Terbatas

- Selasa, 15 Juni 2021 | 16:17 WIB
Komnas HAM mendesak pemerintah untuk merevisi UU ITE yang mengancam kebebasan berpendapat masyarakat, semakin nyata di media sosial. /Pixabay/geralt
Komnas HAM mendesak pemerintah untuk merevisi UU ITE yang mengancam kebebasan berpendapat masyarakat, semakin nyata di media sosial. /Pixabay/geralt

"Pemerintah dan DPR RI harus mengedepankan prinsip-prinsip kemanusiaan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia sebagai dasar pengambilan kebijakan maupun pembentukan peraturan perundang-undangan dalam rangka penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM bagi seluruh rakyat Indonesia. Keterlibatan lembaga negara independen serta koalisi masyarakat sipil dan akademisi diperlukan guna memastikan proses revisi UU ITE berjalan partisipatif, terbuka, dan non-diskriminatif," kata Sandrayati Moniaga, Komisioner Pengkajian dan Penelitian Komnas HAM dalam siaran pers tersebut.

Komnas juga memberikan pandangan terkait ‎Keberadaan UU ITE telah mengancam hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi di Indonesia.

Pada tahun 2020, Komnas menerima 22 aduan terkait UU ITE. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan Komnas HAM pada 2020 terhadap 1.200 responden di 34 provinsi, sebanyak 36,2 persen masyarakat merasa tidak bebas dalam menyampaikan ekspresinya di media sosial (internet).

Komnas HAM menekankan pula terjaminnya hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi sangat penting dalam pelaksanaan negara demokratis sebagai bentuk pengawasan, kritik, dan saran dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Kebebasan berpendapat dan berekspresi juga dijamin diantaranya dalam Undang-Undang Dasar RI 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM serta HAM internasional seperti Deklarasi Universal HAM dan Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik yang sudah diratifikasi dalam UU No. 12 Tahun 2005.

Halaman:

Editor: Eddy Tuhu

Sumber: PikiranRakyat.com

Tags

Terkini

X