Komnas HAM Soroti UU ITE yang Hanya Direvisi Pemerintah Secara Terbatas

- Selasa, 15 Juni 2021 | 16:17 WIB
Komnas HAM mendesak pemerintah untuk merevisi UU ITE yang mengancam kebebasan berpendapat masyarakat, semakin nyata di media sosial. /Pixabay/geralt
Komnas HAM mendesak pemerintah untuk merevisi UU ITE yang mengancam kebebasan berpendapat masyarakat, semakin nyata di media sosial. /Pixabay/geralt

Meski demikian,‎ Komnas HAM mempertanyakan dasar pemerintah yang hanya akan merevisi Pasal 27, 28, 29, dan 36.

Padahal, terdapat pasal-pasal lain yang menjadi sumber pelanggaran hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi seperti Pasal 26 ayat 3 terkait penghapusan informasi, Pasal 40 ayat 2a dan 2b terkait pencegahan penyebarluasan dan kewenangan pemerintah memutus akses, serta Pasal 43 ayat 3 dan 6 terkait penggeledahan, penyitaan, penangkapan, dan penahanan.

Untuk itu, revisi terbatas pada empat pasal dalam UU ITE bukanlah solusi atas ancaman kebebasan berpendapat dan berekspresi di Indonesia.

Penambahan pasal baru yaitu Pasal 45C yang mengadopsi ketentuan peraturan perundangan-undangan tahun 1946 sudah tidak relevan dengan kondisi kekinian sehingga menjadi ancaman bagi demokrasi dan hak asasi manusia di ruang digital.

Komnas HAM juga telah menyusun dan menerbitkan Standar Norma dan Pengaturan (SNP) tentang Hak Atas Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi.

Lembaga tersebut mendorong dan merekomendasikan pemerintah dan DPR RI agar memakai SNP tersebut sebagai pedoman dan penjelasan dalam merevisi UU ITE.

Di dalam SNP, Komnas HAM menegaskan bahwa dalam melakukan pembatasan atas kebebasan berekspresi dalam revisi UU ITE, agar dilakukan secara akuntabel, nondiskriminatif, tidak multi tafsir, dan bisa diuji oleh publik.

Adapun tolok ukur dalam menguji revisi UU ITE adalah legalitas, proporsionalitas, dan necessity.

Artinya, revisi atas UU ITE harus mampu menjamin penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi yang lebih kondusif.

Oleh karena itu, lembaga negara tersebut merekomendasikan pemerintah dan DPR guna melakukan kajian ulang usulan revisi terbatas UU ITE, karena revisi empat pasal bukan solusi atas ancaman dan problem kebebasan berpendapat dan berekspresi di Indonesia.

Halaman:

Editor: Eddy Tuhu

Sumber: PikiranRakyat.com

Tags

Terkini

X