Komnas HAM Soroti UU ITE yang Hanya Direvisi Pemerintah Secara Terbatas

- Selasa, 15 Juni 2021 | 16:17 WIB
Komnas HAM mendesak pemerintah untuk merevisi UU ITE yang mengancam kebebasan berpendapat masyarakat, semakin nyata di media sosial. /Pixabay/geralt
Komnas HAM mendesak pemerintah untuk merevisi UU ITE yang mengancam kebebasan berpendapat masyarakat, semakin nyata di media sosial. /Pixabay/geralt

JAKARTA, suaramerdeka-wawasan.com - Rencana pemerintah yang akan merevisi secara terbatas ‎ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) menuai tanggapan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.

Komnas HAM mempertanyakan dasar pemerintah yang hanya akan merevisi beberapa pasal saja.

Padahal, terdapat pasal-pasal lain yang menjadi sumber pelanggaran hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi.

Baca Juga: Unggah Foto di Media Sosial, Christian Eriksen: Saya Baik-baik Saja dengan Segala Kondisi

Sikap dan pandangan Komnas HAM tersebut mengemuka dalam ‎Keterangan Pers No: 17/HM. 00/VI/2021 pada Selasa 15 Juni 2021.

Seperti diketahui, pemerintah menyetujui revisi terbatas UU ITE dalam‎ Pasal 27, 28, 29, dan 36.

Pasal-pasal tersebut mengatur mengenai penggunaan data pribadi, distribusi konten terkait kesusilaan, judi hingga pencemaran nama baik, penyebaran hoaks hingga SARA, dan perbuatan terkait konten yang dianggap merugikan.

Melalui revisi terbatas juga akan ditambahkan pasal baru yaitu Pasal 45C yang mengadopsi Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana yaitu mengatur mengenai kabar bohong.

Komnas HAM mendukung revisi UU ITE untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi.

Revisi pun selayaknya mengedepankan prinsip-prinsip HAM karena seluruh kebijakan harus mengadopsi prinsip-prinsip dan norma HAM.

Halaman:

Editor: Eddy Tuhu

Sumber: Pikiran Rakyat

Tags

Terkini

X