JAKARTA, suaramerdeka-wawasan.com - Polda Metro Jaya mengungkapkan, bahwa Khilafatul Muslimin sudah membuat nomor Induk warga sebagai pengganti e-KTP.
Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Endra Zulpan mengatakan, data orang yang memiliki nomor Induk warga dari kelompok Khilafatul Muslimin Mencapai puluhan Ribu.
Menurutnya, catatan soal nomor Induk warga itu, ditemukan saat penggeledahan kantor pusat Khilafatul Muslimin di Telukbetung, Bandar Lampung.
''Penggeledahan merupakan tindak lanjut atas penangkapan dua tersangka di Bandar Lampung, dan dua tersangka lain di Medan dan Bekasi,'' jelas Zulpan dalam keterangannya pada Minggu, 12 Juni 2022.
Baca Juga: Amir Khilafatul Muslimin di Wilayah Cirebon Raya, Polres Brebes Tetapkan Jadi Tersangka Baru
Dia mengatakan, dalam penggeledahan itu kepolisian juga mendapatkan catatan pembukuan keuangan serta tabungan buku rekening penampung.
Masih berkaitan dengan catatan nomor Induk warga Khilafatul Muslimin, Zulpan menyebutkan, nomor itu memang sengaja dibuat dan dikeluarkan organisasi kepada anggotanya, sebagai pengganti nomor Induk kependudukan atau NIK yang tertera di e-KTP.
''Ada temuan menarik, mereka telah membuat juga nomor Induk warga atau NIW di mana nomor Induk warga ini digunakan Khilafatul Muslimin untuk menggantikan e-KTP yang diterbitkan oleh pemerintah Indonesia,'' ungkapnya.
Baca Juga: Beri Dukungan kepada Polisi, Sejumlah Ormas Gelar Aksi Tolak Khilafah di Kota Semarang
Seperti diketahui, sebelumnya Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya menangkap empat orang yang merupakan petinggi dan pengurus Khilafatul Muslimin.
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Endra Zulpan menjelaskan, keempat orang tersebut ditangkap di tiga titik berbeda pada Minggu, 12 Juni 2022.
Ia menjelaskan, empat orang yang ditangkap memiliki peran sangat penting di kepengurusan Khilafatul Muslimin.
Penangkapan keempat orang itu, jelas Zulpan, merupakan hasil dari pengembangan dan pemeriksaan yang telah dilakukan terhadap pimpinan Khilafatul Muslimin, Abdul Qadir Hasan Baraja.
''Titik penangkapan ada tiga, yang pertama di Bandar Lampung, yaitu di kantor pusat Khilafatul Muslimin, yang kedua di Bekasi tepatnya di Pekayon, dan ketiga di Kota Medan yang berlokasi di Jalan Maralen, Kota Medan,'' kata Zulpan.
