TNI Hapus Persyaratan Bukan Keturunan PKI, Mahfud: TNI Bukan yang Pertama

- Senin, 4 April 2022 | 21:29 WIB
Menko Polhukam Mahfud MD /YouTube.com/YouTube Universitas Gadjah Mada
Menko Polhukam Mahfud MD /YouTube.com/YouTube Universitas Gadjah Mada

YOGYAKARTA, suaramerdeka-wawasan.com - Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan, TNI bukanlah instansi pertama yang menghapus syarat bukan keturunan PKI untuk mendaftar calon. 

Hal itu disampaikan Mahfud MD kepada wartawan usai menjadi pembicara Tarawih di Masjid Kampus UGM, Minggu, 3 April 2022, menanggapi kebijakan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa yang mengizinkan keturunan PKI bisa mendaftar calon anggota TNI.

Menurut Mahfud, kebijakan itu sudah dilakukan instansi lain di pemerintahan. Bahkan yang pertama kali melakukannya adalah Mahkamah Konstitusi.

Baca Juga: Perbolehkan Anak PKI Mendaftar Calon TNI, Panglima: Saya Orang yang Patuh Perundang-undangan

"Jadi TNI bukan yang pertama. Dulu Mahkamah Konstitusi berani sekali membuat keputusan untuk jabatan politik boleh. Itu kan Mahkamah Konstitusi yang mulai dulu pertama," kata dia.

Bahkan, lanjut dia, hal itu kemudian diikuti oleh instansi lain. ''Kalau syarat-syarat misalnya untuk ikut jadi caleg, jadi kepala daerah dan semuanya sudah enggak pakai syarat-syarat itu (soal keturunan). PNS juga enggak pakai itu, sudah lama," kata Mahfud.

Mahfud pun tidak mempermasalahkan kebijakan Panglima TNI tersebut. 

Ditambahkan oleh Mahfud, yang penting bukan soal keturunan, tetapi adalah ideologi peserta seleksi, harus berideologi Pancasila. Jika ada orang bukan keturunan PKI tetapi memiliki ideologi PKI, maka dia tidak boleh masuk TNI.

"Meskipun bukan keturunan PKI tapi ideologinya PKI ya jangan diterima dalam seleksi itu, kan gitu. Karena kita sudah menganggap PKI partai terlarang, komunisme tidak boleh menjadi dasar ideologi kita," kata dia.

Dan dalam hal menyeleksi ideologi sesorang seperti ini, menurut mantan Ketua MK itu, TNI adalah jagonya. Ia bahkan menyebut, TNI juga memiliki alat yang canggih dalam rekrutmen.

Halaman:

Editor: Didik Saptiyono

Tags

Terkini

KPK Geledah Gedung Mahkamah Agung

Sabtu, 24 September 2022 | 00:50 WIB
X