Jangan Sampai Vaksin Kedaluwarsa Tambah Banyak, Mubazir dan Pemborosan Anggaran Negara

- Senin, 28 Februari 2022 | 12:28 WIB
Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS, Kurniasih Mufidayati. /Dok Humas DPR RI/
Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS, Kurniasih Mufidayati. /Dok Humas DPR RI/

JAKARTA, suaramerdeka-wawasan.com - Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS, Kurniasih Mufidayati, meminta mata rantai proses penerimaan, distribusi, penyimpanan hingga penyuntikan vaksin Covid-19 dievaluasi, dengan mempertimbangan tanggal kedaluwarsa.

''Jangan sampai jumlah dosis vaksin kedaluwarsa bertambah banyak, karena anggaran negara sudah digunakan dalam proses penerimaan, distribusi hingga penyimpanan,'' ungkapnya kepada wartawan, Senin, 28 Februari 2022.

Menurut dia, meskipun vaksinnya gratis tapi proses dari diterima, distribusi hingga penyimpanan memakai anggaran negara. ''Kalau akhirnya kedaluwarsa dan tidak bisa digunakan bisa mubazir, sekaligus pemborosan anggaran negara,'' imbuhnya.

Baca Juga: Polisi Temukan Ladang Ganja 6,28 Hektar di Aceh Utara, Sekitar 62.800 Batang Pohon Dimusnahkan

Ia pun meminta strategi percepatan vaksinasi perlu dilakukan. Sebab, katanya lagi, hingga 27 Februari 2022 ini baru sembilan provinsi yang sudah mencapai vaksin lengkap dua dosis.

''Secara nasional saja kita masih kurang sedikit untuk vaksin lengkap dua suntikan baru 69 persen. Bahkan ada tiga provinsi yang cakupan vaksin dosis pertamanya di bawah 70 persen,'' jelasnya.

Daerah tersebut, tambahnya, yakni Maluku, Papua Barat dan Papua. ''Artinya, masih ada warga negara Indonesia yang masuk dalam program vaksin, tapi belum mendapat satupun dosis vaksin,'' tandasnya.

Baca Juga: Anggota Wantimpres Jokowi, Raja Minyak Indonesia Arifin Panigoro Meninggal Dunia

Menurut Kurniasih, percepatan vaksinasi bisa dilakukan dengan sejumlah cara. Misalnya, kata dia, beberapa jenis vaksin yang mendekati kedaluwarsa bisa digunakan sebagai vaksin booster, yang capaiannya baru 4,7 persen secara nasional.

''Kemarin sudah ada percepatan untuk Lansia vaksin booster cukup menunggu tiga bulan sejak vaksin kedua, tidak harus enam bulan. Ini bisa dikaji untuk petugas publik dan kelompok rentan lainnya. Tapi ini harus melalui kajian sains dan kesehatan, jika memungkinkan kenapa tidak dilakukan,'' tuturnya.

Halaman:

Editor: Eddy Tuhu

Tags

Terkini

BRI Peduli Berikan Bantuan Pada Korban Gempa Cianjur

Selasa, 22 November 2022 | 19:13 WIB
X