Stop Pekerja Anak di Indonesia, Menaker: 143.456 Pekerja Anak Sudah Ditarik

- Senin, 14 Juni 2021 | 11:17 WIB
Banyak anak-anak yang seharusnya sekolah namun karena kondisi yang tak mendukung mereka pun terpaksa menyambung ekonomi keluarganya. /Pixabay/Suvijat
Banyak anak-anak yang seharusnya sekolah namun karena kondisi yang tak mendukung mereka pun terpaksa menyambung ekonomi keluarganya. /Pixabay/Suvijat

Jakarta,suaramerdeka-wawasan.com- Pemerintah Indonesia berkomitmen menghapus pekerja anak di Indonesia. Mengingat masa anak-anak merupakan masa pertumbuhan dan perkembangan yang seharusnya didukung dengan berbagai kemudahan.

Namun, ironisnya masih saja ada yang merekrut pekerja dibawah umur, bahkan anak-anak yang seharusnya sekolah namun karena kondisi yang tak mendukung mereka pun terpaksa menyambung ekonomi keluarganya.

Sehubungan dengan hal itu, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menegaskan bahwa pemerintah memiliki komitmen besar untuk menghapus pekerja anak.

Baca Juga: Tekan Covid-19, PMI Jateng Operasikan Delapan Armada Gunner

Hal tersebut disampaikannya saat memberikan pidato kunci pada ‘End Child labour virtual race 2021’ yang diselenggarakan oleh Organisasi Buruh Internasional atau ILO dalam rangka Peringatan Hari Dunia Menentang Pekerja Anak atau World Day Against Labour 2021, Sabtu, 12 Juni 2021, secara virtual dari Jakarta.

Menaker Ida mengungkapkan, pemerintah telah melakukan penarikan pekerja anak dari berbagai jenis pekerjaan terburuk sejak 2008.

Dalam periode 2008 sampai dengan 2020 terdapat 143.456 pekerja anak yang telah ditarik dari sekitar 1,5 juta pekerja anak yang berumur 10 hingga 17 tahun berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2019.

Baca Juga: Ganjar Sebut Butuh Dukungan Masyarakat untuk Memutus Varian Covid-19 India di Kudus

Sebagai wujud komitmen besar untuk menghapus pekerja anak, pemerintah juga meratifikasi Konvensi ILO Nomor 138 mengenai usia minimum untuk diperbolehkan bekerja dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999.

Selain itu, pemerintah juga memasukkan substansi teknis yang ada dalam Konvensi ILO tersebut dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Halaman:

Editor: Kusmiyanto

Sumber: PikiranRakyat.com

Tags

Terkini

X