Permenaker Soal JHT Timbulkan Pro dan Kontra, Begini Penjelasan Menaker Ida Fauziah

- Selasa, 15 Februari 2022 | 13:32 WIB
Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziah. /Dok Kemenaker/
Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziah. /Dok Kemenaker/

JAKARTA, suaramerdeka-wawasan.com - Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, mengajak untuk memikirkan mengenai latar belakang munculnya program JHT (Jaminan Hari Tua) BPJS Ketenagakerjaan, yang menimbulkan pro dan kontra di masyarakat mengenai aturan baru.

Menurut Ida, sesuai dengan namanya, program ini merupakan usaha untuk menyiapkan para pekerja di hari tua saat sudah tidak bekerja, sehingga mereka masih bisa melanjutkan kehidupannya dengan baik.

''Sejak awal program JHT memang untuk kepentingan jangka panjang, karena untuk kepentingan jangka pendek sudah ada. Pekerja yang mengalami situasi seperti kecelakaan, catat permanen, meninggal dunia, PHK semua sudah memiliki hak jaminan sosial dengan ketentuan khusus,'' kata Menaker Ida dalam keterangannya, Selasa, 15 Februari 2022.

Baca Juga: 22 Orang WNI Tanpa Dokumen Legal Ditahan PPM Malaysia, KBRI Akan Ajukan Akses Kekonsuleran

Ia menjelaskan, jika program JHT kapanpun bisa diklaim 100%, tentu tujuan utama program tidak tercapai. Selain itu, katanya lagi, ketentuan untuk usia 56 tahun tentu tidak berlaku bagi peserta yang meninggal dunia, karena ahli warisnya bisa langsung mengajukan klaim JHT.

Menaker Ida mengatakan, sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) bahwa klaim dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu, dengan kata lain bagi peserta yang membutuhkannya dapat mengklaim sebagian dari manfaat JHT.

''Selanjutnya hal tersebut diatur dalam PP nomor 46 tahun 2015 bahwa klaim terhadap sebagian manfaat JHT tersebut, apabila peserta mempunyai masa kepesertaan paling sedikit 10 tahun dalam program JHT,'' tandasnya.

Baca Juga: Rapat Terkait Pembangunan Bendungan Bener, Ganjar: Tidak Boleh Ada yang Bermain!

Dia mengatan, klaim yang bisa diajukan maksimal 30% dari manfaat JHT, dengan tujuan digunakan untuk kepemilikan rumah atau maksimal 10% persen dari JHT untuk keperluan lainnya, yang berbentuk uang tunai. Sedang sisa dana JHT yang belum diambil, dapat dicairkan pada usia 56 tahun.

''Bagaimana jika peserta yang mengalami PHK, mengundurkan diri atau pensiun sebelum usia 56 tahun? Prinsipnya, semua peserta baik yang masih bekerja, atau PHK atau yang usia pensiunnya di bawah 56 tahun, maka sebagian manfaat JHT bisa dilakukan klaim dengan syarat masa kepesertaan 10 tahun,'' jelasnya.

Halaman:

Editor: Eddy Tuhu

Tags

Terkini

5 Sepatu Converse Original Paling Keren

Jumat, 16 Desember 2022 | 13:20 WIB

BRI Peduli Berikan Bantuan Pada Korban Gempa Cianjur

Selasa, 22 November 2022 | 19:13 WIB
X