Soal Pajak Sembako dan Pendidikan, HNW: Tak Manusiawi dan Abaikan Dua Poin Pancasila

- Sabtu, 12 Juni 2021 | 15:09 WIB
Rencana penerapan pajak di sektor sembako dan pendidikan dinilai tak manusiawi hingga tak mengindahkan dua poin dalam Pancasila. /Antara Foto/Yulius Satria Wijaya
Rencana penerapan pajak di sektor sembako dan pendidikan dinilai tak manusiawi hingga tak mengindahkan dua poin dalam Pancasila. /Antara Foto/Yulius Satria Wijaya

JAKARTA, suaramerdeka-wawasan.com – Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Hidayat Nur Wahid (HNW) dengan tegas menolak wacana pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) terhadap sembako dan sekolah (jasa pendidikan) yang tengah menjadi sorotan publik.

Wacana pengenaan PPN terhadap sembako dan sektor jasa pendidikan dimuat dalam draf revisi Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang terakhir kali digubah dengan UU No. 16 Tahun 2009.

HNW mengatakan, wacana kebijakan tersebut tidak hanya memberi dampak negatif terhadap ekonomi rakyat menengah ke bawah, tetapi turut mencerminkan tidak terlaksananya sila kedua Pancasila.

Baca Juga: Tak Mau Jemput Kalina Ocktaranny, Vicky Prasetyo Punya Keinginan Cari Wanita Lain

Sila kedua Pancasila mengisyaratkan tentang kemanusiaan yang adil dan beradab, serta sila kelima Pancasila tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

HNW menyayangkan sikap pemerintah yang dinilai menyusahkan rakyat dan terlihat tidak berpihak masyarakat menengah ke bawah. Hal tersebut terlihat pada kebijakan tax amnesty dan pajak nol persen untuk PPnBM yang diberikan kepada konglomerat.

“Mereka, masyarakat menengah ke bawah mayoritas rakyat Indonesia yang terhubung dengan sekolah dan sembako justru dikenakan pertambahan pajak, sedangkan orang kaya atau konglomerat diberikan kebijakan tax amnesty juga pajak nol persen untuk PPnBM. Kebijakan seperti itu jelas sangat tidak adil dan tidak manusiawi, tidak sesuai dengan Pancasila pada sila kedua dan kelima,” katanya.

Baca Juga: Lawan Swiss Malam Ini, Pemain Timnas Wales Gareth Bale Tak Khawatir Krisis Gol

Dilansir dari laman MPR, Sabtu, 12 Juni 2021, HNW menilai bahwa pemerintah seharusnya bukan hanya terpaku pada pemenuhan pajak di masa pandemi, tetapi melakukan inovasi agar dapat melakukan kewajibannya melindungi, memakmurkan, dan mencerdaskan seluruh rakyat Indonesia.

Ia menyebutkan bahwa pemerintah seharusnya membantu rakyat lantaran pandemi Covid-19 mengakibatkan daya beli dan daya bayar masyarakat menurun drastis.

Halaman:

Editor: Eddy Tuhu

Sumber: PikiranRakyat.com

Tags

Terkini

X