Panglima TNI Terbitkan Ketentuan Baru Pemanggilan Prajurit dalam Proses Hukum, Simak 4 Poin Aturan

- Rabu, 24 November 2021 | 07:51 WIB
lustrasi TNI AD. Panglima TNI berikan aturan baru pemanggilan prajurit TNI untuk dimintai keterangan oleh penegak hukum ada aturannya, di antranya harus izin komandan . Pikiran rakyat/Tommi Andriyandy
lustrasi TNI AD. Panglima TNI berikan aturan baru pemanggilan prajurit TNI untuk dimintai keterangan oleh penegak hukum ada aturannya, di antranya harus izin komandan . Pikiran rakyat/Tommi Andriyandy

JAKARTA, suaramerdeka-wawasan.com - Penegak hukum tidak boleh sembarangan memanggil prajurit TNI yang dimintai keterangan dalam hukum.

Pemanggilan prajurit TNI untuk dimintai keterangan ada prosedur yang harus dijalankan oleh aparat penegak hukum (APH).

Hal ini sesuai dengan surat edaran dari Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa.

Baca Juga: Covid-19 di 4 Negara Eropa Melonjak, Jubir Wiku Berharap Indonesia Tetap Jalankan Prokes Ketat

Panglima TNI telah mengeluarkan aturan baru yang tertuang dalam ST Panglima TNI Nomor ST/122/2021 tertanggal 5 November 2021 tentang prosedur pemanggilan prajurit TNI oleh APH.

Ada empat poin ketentuan pemanggilan prajurit TNI yang diatur dalam ST Panglima TNI tersebut.

1. Pemanggilan yang dilakukan kepada prajurit TNI oleh Polri, KPK, aparat penegak hukum lainnya dalam rangka untuk memberikan keterangan terkait peristiwa hukum harus melalui komandan/Kepala Satuan.

Baca Juga: Jandia Eka Putra Salah Jersey, PSIS Semarang Terancam Batal Menang

2. Pemanggilan terhadap prajurit TNI yang tidak sesuai dengan prosedur agar Komandan/Kepala Satuan berkoordinasi dengan para penegak hukum yang dimaksud.

3. Prajurit TNI yang memberikan keterangan terkait peristiwa hukum kepada aparat penegak hukum dapat dilakukan di satuannya dengan didampingi Perwira Hukum atau Perwira Satuan.

Halaman:

Editor: Kusmiyanto

Sumber: Pikiran-Rakyat.com

Tags

Terkini

X