Ditanya Pasal Penghinaan Presiden, Jokowi: Terserah Legislatif, Wong Saya Sering Dihina Tak Memperkarakan

- Kamis, 10 Juni 2021 | 11:46 WIB
Presiden Jokowi. /Instagram.com/@jokowi
Presiden Jokowi. /Instagram.com/@jokowi

JAKARTA, suaramerdeka-wawasan.com-Menyoroti Polemik RUU KUHP tentang Penghinaan Presiden, pakar hukum menilai pasal RUU KUHP ini dinilai bias.

Salah satu pakar hukum pidana dari Sekolah Tinggi Hukum Bandung (STHB), Mas Putra Zenno, menjelaskan ada perbedaan yang jelas antara kritik dan hinaan.

Jika ingin mengaplikasikan undang-undang tersebut, harus bisa membedakan mana yang kritik dan mana yang merupakan hinaan.

"Kata kritik memliki makna sebagai tanggapan yang disertai data-data penunjang sehingga tercipta situasi konstruktif. Namun, konteks penghinaan merupakan perkataan yang bersifat mencela orang lain sehingga menyebabkan kerugian," kata Zenno, dilansir Pikiran-Rakyat.com dari PRFM News.

Baca Juga: Geger Pasal Hina Presiden, Arsul Sani: Jangan Sampai Menabrak Putusan Mahkamah Konstitusi

Menko Polhukam Mahfud MD kemudian memberikan gambaran terhadap tanggapan Presiden Joko Widodo (Jokowi) atas pasal ini.

"Sebelum jadi Menko dan ada polemik perlu tidaknya pasal penghinaan kepada Presiden masuk KUHP sy menanyakan sikap Pak Jokowi," ungkap Mahfud MD, dalam akun Twitternya @mohmahfudmd pada 9 Juni 2021.

"Jawabnya, 'terserah legislatif, mana yg bermanfaat bg negara. Kalau bg sy pribadi, masuk atau tak masuk sama sj, toh sy sering dihina tp tak pernah memperkarakan'," ujar Mahfud MD menirukan Jokowi.

Editor: Kusmiyanto

Sumber: PikiranRakyat.com

Tags

Terkini

X