Geger Pasal Hina Presiden, Arsul Sani: Jangan Sampai Menabrak Putusan Mahkamah Konstitusi

- Kamis, 10 Juni 2021 | 09:35 WIB
Ilustrasi hukum. /Pixabay/WilliamCho
Ilustrasi hukum. /Pixabay/WilliamCho

JAKARTA,suaramerdeka-wawasan.com-Penerapan pasal penyerangan terhadap martabat presiden kini masih jadi persoalan. Pasal ini juga menjadi pro dan kontra di berbagai kalangan di masyarakat luas.

Menanggapi hal tersebut, Arsul Sani selaku Anggota Komisi III DPR RI mengatakan, pasal penyerangan terhadap martabat presiden dan wakil presiden dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) layak dipertahankan.

Menurutnya, banyak negara yang tradisi demokrasinya sudah lama juga tetap menerapkan kriminalisasi bagi penghina atau penyerangan kepada kepala negara yang menjabat.

Arsul Sani mengungkapkan agar pasal tersebut dapat diformulasikan supaya tidak bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Baca Juga: Austria di Euro 2020 Sudah Tetapkan 26 Pemain, Sering Dapat Julukan Kuda Hitam

"Wajar kalau di dalam KUHP kita berdasarkan benchmarking, pasal terhadap penghinaan presiden dan wakil presiden, atau penyerangan terhadap martabat presiden dan wakil presiden itu dipertahankan. Tantangan kita adalah bagaimana ini tidak menabrak putusan Mahkamah Konstitusi," ujarnya, Rabu 9 Juni 2021.

Tak hanya itu, Arsul Sani menjabarkan, sebagai upaya tidak menabrak putusan MK, ada tiga hal yang harus dilakukan.

Pertama sifat deliknya diubah, dari delik biasa ke delik aduan.

Kedua, diberi pengecualian pada ayat berikutnya, yang bukan merupakan penyerangan itu apa, dalam rangka terhadap kritik kebijakan atau pembelaan diri.

Baca Juga: Timbulkan Kerumunan, 5 Gerai McDonald di Semarang Disegel Satgas Covid-19 Bersama Satpol PP Kota Semarang

Halaman:

Editor: Kusmiyanto

Sumber: PikiranRakyat.com

Tags

Terkini

X