JAKARTA, suaramerdeka-wawasan.com - Menteri BUMN, Erick Thohir akan segera berkoordinasi dengan Pemprov DKI Jakarta untuk mencari solusi usai tragedi Kebakaran Depo Pertamina Plumpang, Koja, Jakarta Utara.
"Tadi Pak Presiden sudah memberikan arahan yang jelas. Kita segera tindaklanjuti bersama Pemprov DKI untuk mencari solusi terbaik," ungkap Erick usai mendampingi Presiden Jokowi meninjau pengungsian warga korban Kebakaran Depo Pertamina Plumpang, Jakarta Utara, Minggu, 5 Maret 2023.
Menurut Erick, memang diperlukan kolaborasi antara Kementerian BUMN dalam hal ini PT Pertamina dan Pemprov DKI Jakarta agar mendapatkan solusi terbaik soal ini.
Seperti diberitakan, Presiden Joko Widodo meminta Kementerian BUMN dalam hal ini Pertamina dan Pemprov DKI Jakarta untuk mencarikan solusi terkait solusi permasalahan kawasan Depo Pertamina Plumpang.
Presiden Jokowi menawarkan dua opsi terkait hal ini. Yaitu memindahkan Depo Pertamina ke tempat lain yaitu daerah reklamasi, atau melakukan relokasi pemukiman warga di sekitar Depo Pertamina Plumpang.
Erick menyampaikan solusi terbaik harus segera diambil agar tidak terjadi kembali kasus serupa. Erick memastikan, BUMN akan mengkaji dari sektor safety Depo Pertamina ini, karena obyek vital negara.
"Kita akan segera mengkaji kembali aspek safety tidak hanya Depo BBM Plumpang, tapi semua instalasi Depo BBM agar insiden seperti di Plumpang tidak terjadi lagi," ujarnya.
Sementara itu, Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati mengatakan, bahwa pihaknya akan segera menindaklanjuti arahan Presiden Jokowi dan Menteri BUMN Erick Thohir dengan berkoordinasi ke pihak-pihak terkait.
Baca Juga: Sebanyak 13 Orang Tewas, dan 600an Orang Mengungsi Akibat Kebakaran Depo Plumpang
"Kami akan segera evaluasi dan koordinasi dengan Kementerian BUMN dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mencari solusi terbaik," kata Nicke di Posko RPTRA Rasela usai kunjungan Presiden.
Saat ini, kata dia, Pertamina memprioritaskan bantuan untuk para korban dan keluarga yang terdampak. Ia menegaskan, bahwa Pertamina tetap bertanggungjawab terhadap biaya pengobatan, santunan dan bantuan yang dibutuhkan untuk warga terdampak.
