Ganjar Dikritik Anggota Dewan Soal Absen Rapat dan Belum Tandatangani RKPD, Begini Jawaban Sekda Jateng

- Kamis, 3 November 2022 | 21:09 WIB
Sekda Jateng, Sumarno. /Dok Humas Pemprov Jateng/
Sekda Jateng, Sumarno. /Dok Humas Pemprov Jateng/

SEMARANG, suaramerdeka-wawasan.com - Gubernur Jateng dikritik anggota Dewan absen dalam rapat paripurna dan tak segera menandatangani RKPD (Rencana Kerja Pembangunan Daerah), Sekda Jateng (Sekretaris Daerah) Jateng Sumarno, beri jawaban menohok.

Menurut Sekda Jateng Sumarno, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo menolak menandatangani RKPD Provinsi Jateng setelah mendapati pengajuan penambahan anggaran perjalanan dinas oleh kalangan legislatif sebesar Rp92 miliar.

''Pembahasan RKPD Jateng menjadi lama, bukan karena ketidakhadiran Gubernur Jateng Ganjar Pranowo dalam rapat paripurna, melainkan setelah dicermati oleh beliau ada

Baca Juga: Sering Absen Rapat Paripurna, Anggota DPRD Jateng Minta Ketua Dewan Beri Teguran Ganjar Pranowo

pengajuan penambahan anggaran, yang di antaranya untuk perjalanan dinas anggota dewan," jelas Sumarno di Semarang, Kamis, 3 November 2022 dikutip dari Antara.

Ia menyebutkan, pengajuan penambahan anggaran perjalanan dinas anggota DPRD Jateng yang diusulkan pada RKPD itu, sebanyak 29 kali atau 29 hari tiap bulan.

''Sebulan itu kan cuma 30 hari. Akan tetapi, perjalanan dinasnya saja kok 29 hari. Maka, Pak Gubernur menyoroti ini. 'Apa ini pas, apa ini pantes Mas, tolong dikomunikasikan dengan dewan, mbok bisa dikurangi untuk program prioritas rakyat','' jelasnya.

Baca Juga: Lewat Agen BRILink, PMD dan BRI Cafe, BRI Berdayakan Ekonomi Masyarakat NTT

Proses komunikasi itulah, kata Sumarno, yang mmemakan waktu lama, meskipun akhirnya RKPD ditandatangani setelah DPRD Provinsi Jateng bersedia mengurangi jumlah hari perjalanan dinasnya.

''Setelah kami komunikasikan, ada pengurangan anggaran Rp7 miliar, dan ada juga pengurangan sarpras sehingga totalnya Rp11 miliar, kemudian kami alihkan salah satunya untuk pengadaan tanah untuk Pasar Pujon di Kawasan Borobudur,'' katanya.

Selain itu, Sumarno menjelaskan, Gubernur Ganjar Pranowo juga mencermati bantuan keuangan atau dana aspirasi DPRD Provinsi Jateng, yang sebarannya tidak merata karena yang mengumpul di satu kabupaten hingga sebesar Rp120 miliar.

Baca Juga: Soal Impor Obat Gagal Ginjal Akut, Anggota DPR RI Kritik Menkes: Mau Jualan Obat Lagi Nih!

''Pak Gubernur minta tolong diratakan lagi, dan lebih diprioritaskan di daerah kategori miskin untuk pengentasan masyarakat dari kemiskinan,'' ungkapnya.

Sekda menegaskan, bahwa lamanya pembahasan RKPD karena Pemprov Jateng mengedepankan prinsip kehati-hatian, agar APBD Jateng lebih berpihak pada rakyat.

''Sekarang Pak Gubernur sudah menandatangani RKPD, dan ini sudah disampaikan ke DPRD Provinsi Jateng juga. Mulai 4 November, hari Jumat, kami dengan DPRD Provinsi Jateng membahas Rancangan KUA PPAS 2023,'' katanya.

Halaman:

Editor: Eddy Tuhu

Tags

Terkini

X