Melihat Pelanggaran HAM di Desa Wadas, IPW Desak Kapolri Periksa Kapolda Jateng dan Kapolres Purworejo

- Sabtu, 12 Februari 2022 | 16:20 WIB
Ketua Presidium IPW, Sugeng Teguh Santoso. /Dok Istimewa/
Ketua Presidium IPW, Sugeng Teguh Santoso. /Dok Istimewa/

Sugeng mengungkapkan, pelanggaran pada pasal ini terbukti dilakukan oleh Polda Jateng, melalui kesewenang-wenangannya telah menangkap 60-an warga Desa Wadas yang tidak bersalah, meski sehari kemudian mereka yang ditangkap dibebaskan.

Baca Juga: Terkait Penambangan Batu Andesit di Desa Wadas, Luqman Hakim: Merampas Tanah Rakyat Haram Hukumnya

''Peristiwa pelanggaran ini menjadikan kegaduhan di masyarakat, dan menjadikan citra Polri di masyarakat merosot,'' tegas Sugeng.

Dikatakan, disamping melanggar UUD 1945 dan hak asasi manusia, Polda Jateng juga melanggar Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) melalui penangkapan yang masif dan terstruktur melalui kriminalisasi penduduk di Wadas, Purworejo tersebut.

''Padahal aparat kepolisian tahu betul untuk menangkap seseorang, harus melalui prosedur yang diatur dalam perundang-undangan,'' imbuh Sugeng lagi.

Baca Juga: Buntut Konflik di Desa Wadas Purworejo, Ganjar Minta Warga yang Diamankan Polisi Agar Dibebaskan

Sugeng memaparkan, menurut Pasal 1 angka 20 KUHAP dijelaskan bahwa penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa, apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan, dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

''Bahkan dalam melakukan penangkapan itu, anggota kepolisian harus memiliki surat tugas dan surat perintah penangkapan,'' tambah Sugeng lagi.

Sugeng juga mengatakan, perlakuan Polda Jateng dalam melakukan penangkapan warga Desa Wadas, juga melanggar Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri.

Baca Juga: Gelar Aksi Bela Wadas, Sekitar 200 Mahasiswa PMII UIN Walisongo Semarang Turun ke Jalan

Halaman:

Editor: Eddy Tuhu

Tags

Terkini

X