Melihat Pelanggaran HAM di Desa Wadas, IPW Desak Kapolri Periksa Kapolda Jateng dan Kapolres Purworejo

- Sabtu, 12 Februari 2022 | 16:20 WIB
Ketua Presidium IPW, Sugeng Teguh Santoso. /Dok Istimewa/
Ketua Presidium IPW, Sugeng Teguh Santoso. /Dok Istimewa/

JAKARTA, suaramerdeka-wawasan.com - Ketua Presidium IPW (Indonesia Police Warch), Sugeng Teguh Santoso mengatakan, melihat pelanggaran HAM yang dilakukan aparat kepolisian Polda Jateng di Desa Wadas, Purworejo pada Selasa lalu, 8 Februari 2022.

Karena itu, menurut Sugeng, IPW mendesak Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menurunkan Propam Polri untuk memeriksa Kapolda Jateng Irjen Pol Ahmad Luthfi dan Kapolres Purworejo AKBP Fahrurozi, terkait penangkapan Warga Desa Wadas.

''Bila terbukti ada pelanggaran prosedur yang dilakukan bawahannya, maka Kapolda Jateng dan Kapolres Purworejo harus dicopot oleh Kapolri Listyo Sigit Prabowo,'' kata Sugeng dalam keterangan pers, Sabtu, 12 Februari 2022.

Baca Juga: Konflik di Desa Wadas Purworejo, Komnas HAM Minta Ganjar Kedepankan Pendekatan Humanis dan Persuasif

Ia menegaskan, tindakan aparat kepolisian yang represif dengan menangkap sekitar 60-an warga Desa Wadas secara sewenang-wenang pada Selasa, 8 Februari 2022 lalu, merupakan pelanggaran hukum.

Dijelaskan Sugeng, dari hasil penelusuran investigasi di Desa Wadas, IPW melihat ada dalih pengamanan maupun upaya paksa dari Polda Jateng untuk menangkap warga, yang merupakan sejarah buruk dan pelanggaran HAM.

Hal ini, menurut Sugeng, sangat bertentangan dengan UUD 1945. Ia mengatakan, dalam pasal 28B ayat 1 UUD 1945 disebutkan: Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

Baca Juga: Menilai Tindakan Kepolisian terhadap Warga Berlebihan, Jaleswari: Pemerintah Lakukan Verifikasi Fakta

Sementara itu, kata Sugeng lagi, pasal dalam UUD 1945 itu dimasukkan kembali dalam pasal 3 ayat 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, tentang Hak Asasi Manusia (HAM).

''Bahkan UU HAM secara tegas menyatakan, penangkapan seseorang tidak boleh sembarangan. Hal ini termaktub pada pasal 34 yang berbunyi: Setiap orang tidak boleh ditangkap, ditahan, disiksa, dikucilkan, diasingkan atau dibuang secara sewenang-wenang,'' jelas Sugeng.

Halaman:

Editor: Eddy Tuhu

Tags

Terkini

X