Gajinya Tak Dibayar dan Alami Kekerasan Fisik, KBRI Kuala Lumpur Perjuangkan PMI dengan Pengacara

- Sabtu, 19 Februari 2022 | 09:59 WIB
Kolase PMI yang gajinya tak dibayar dan Dubes RI di Malaysia Hermono. /Dok Istimewa/
Kolase PMI yang gajinya tak dibayar dan Dubes RI di Malaysia Hermono. /Dok Istimewa/

KUALA LUMPUR, suaramerdeka-wawasan.com - KBRI (Kedutaan Besar Republik Indonesia) di Kuala Lumpur, lagi-lagi memperjuangkan seorang PMI (Pekerja Migran Indonesia), yang gajinya tak dibayar selama sembilan bulan dan mengalami kekerasan fisik.

Dubes (Duta Besar) RI, Hermono mengatakan, PMI tersebut berinisial DN berasal dari Desa Bakuin, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur, lantaran gajinya tak dibayar selama sembilan bulan dan mengalami kekerasan fisik hingga pendengarannya terganggu.

''Saat ini kami telah mengupayakan pengacara, guna proses pengadilan pidana di tingkat banding untuk menuntut majikan DB di peradilan perdata,'' ungkap Hermono dalam keterangannya kepada wawasan.suaramerdeka.com, Sabtu, 19 Februari 2022.

Baca Juga: Cabuli Anak Tirinya Sejak SD hingga SMK, Ayah Tiri Bejat Ditangkap Satreskrim Polres Semarang

Seperti diketahui, KBRI Kuala Lumpur dikejutkan dengan putusan Pengadilan Kota Bahru, Kelantan, Malaysia, yang membebaskan majikan PMI asal NTT berinisial DB dari tuntutan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan kekerasan fisik.

''Keputusan ini tentu sangat mengecewakan, dan tidak memberi keadilan kepada korban kerja paksa dan kekerasan fisik selama bertahun-tahun. KBRI Kuala Lumpur telah meminta Jaksa untuk mengajukan banding atas putusan tersebut,'' tegas Hermono.

Ia menjelaskan, awalnya DN melarikan diri dari rumah majikannya pada akhir Oktober 2020, karena tidak tahan mengalami kerja paksa lebih dari 15 jam sehari, tanpa hari libur dan kekerasan fisik.

Baca Juga: Tim Putra Indonesia Juara Grup A di BATC, Aryono Miranat: Perjuangan Belum Berakhir

Berdasarkan laporan DN, katanya lagi, majikannya ditangkap Dinas Tenaga Kerja Kelantan dan Polisi pada November 2020, dan diajukan ke pengadilan dengan tuduhan melakukan TPPO disertai kerja paksa dan penganiayaan.

Namun, menurut Hermono, berdasarkan informasi dari Dinas Tenaga Kerja Kelantan, pada 17 Januari 2022, Pengadilan Kota Bahru telah memutus bebas majikan DN itu dari semua tuduhan.

Halaman:

Editor: Eddy Tuhu

Tags

Terkini

Breaking News. Ratu Elizabeth II Meninggal Dunia

Jumat, 9 September 2022 | 00:59 WIB
X