Persoalan Utang Indonesia, DPR : Makin Mengkhawatirkan, Perlu Dikaji Lebih Dalam

- Jumat, 25 Juni 2021 | 08:59 WIB
Ilustrasi grafik ekonomi. /Pixabay/Gerd Altmann
Ilustrasi grafik ekonomi. /Pixabay/Gerd Altmann

JAKARTA, suaramerdeka-wawasan.com - Sejumlah kalangan menilai perekonomian Indonesia makin terpuruk.

Hal ini terlihat dari menumpuknya utang Indonesia ke luar negeri.

Anggota Komisi XI DPR Anis Byarwati menyampaikan sejumlah catatan terkait persoalan utang Indonesia.

Catatan pertama, persoalan utama utang Indonesia sebagai upaya pemerintah supaya penerimaan negara lebih dipacu dibanding utang .

Faktanya bahwa utang tumbuh lebih tinggi dibandingkan penerimaan negara maupun pertumbuhan ekonomi.

Baca Juga: Pelaku Penembakan Pelajar di Jakarta 4 Tersangka, Kapolres Metro Jakarta Barat : Punya Peran Berbeda

“Sehingga Indonesia semakin terjebak dalam utang,” katanya dalam Raker Komisi XI DPR bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Negara/Ketua Bappenas.

Anis Byarwati memaparkan catatan kedua terkait dengan porsi utang, yaitu dalam valas menurun menjadi 13 persen dari total utang pemerintah.

Namun, Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR itu menilai bahwa nilai rupiah yang cenderung terdepresiasi menyebabkan utang negara semakin riskan, baik cicilan pokok maupun bunga.

“Dengan kondisi seperti ini, bagaimana mungkin kita masih mengatakan utang kita aman-aman saja,” katanya yang dikutip Pikiran-Rakyat.com dari DPR RI, Jumat, 25 Juni 2021.

Politisi PKS itu menegaskan bahwa perlu dilakukan kajian lebih dalam terkait rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

“Selama ini, perhitungan yang dilakukan hanya utang pemerintah pusat terhadap PDB. sedangkan utang BUMN tidak dimasukkan dalam hitungan. Praktek di negara-negara lain utang BUMN termasuk dalam kalkulasi rasio tersebut,”ucapnya.

Anis Byarwati menegaskan bahwa perlu dilakukan klarifikasi terkait perhitungan rasio utang pemerintah Indonesia terhadap PDB sudah apple to apple dengan perhitungan di negara lain.

“Tidak masuknya utang BUMN dalam hitungan, menyebabkan rasio utang Indonesia menjadi cukup rendah. Ini perlu klarifikasi,” katanya.

Catatan keempat yang disampaikan Anis Byarwati, yaitu terkait data rasio utang terhadap ekspor yang mencapai 209 persen.

“Agar publik faham bahwa utang kita tidak baik-baik saja,” ucapnya.

Rasio utang semakin mengkhawatirkan karena ekspor Indonesia menghadapi tantangan penolakan dari negara-negara lain dengan alasan lingkungan.

Ekspor yang ditolak di negara lain seperti CPO dan batu bara.

Anis Byarwati mengingatkan kondisi ini sangat berbahaya usai mendengar pernyataan dari BPK yang menyatakan bahwa meningkatnya utang pemerintah disebabkan pandemi Covid-19.

Dalam Rapat Paripurna DPR pada Selasa, 22 Juni 2021, BPK menyampaikan kekhawatirannya yang kemungkinan pemerintah tidak akan mampu membayar utang dan bunga utang.

Pasalnya, terdapat sejumlah indikator yang cukup mengkhawatirkan di antaranya :

Yaitu tren pertumbuhan utang yang sangat jauh dibandingkan dengan pertumbuhan PDB dan rasio debt service Indonesia terhadap penerimaan sebesar 46,77 yang dinilai melampaui rekomendasi IMF sebesar 25 hingga 35 persen.

Halaman:

Editor: Kusmiyanto

Sumber: Pikiran Rakyat

Terkini

X