6 Masalah Dalam Pemulihan Ekonomi Nasional Temuan BPK Dilaporkan ke DPR

- Rabu, 23 Juni 2021 | 10:47 WIB
Pemerintah Indonesia menggencarkan program Pemulihan Ekonomi Nasionao (PEN), namun BPK menemukan adanya enam masalah. /Pixabay/mohamed_hassan
Pemerintah Indonesia menggencarkan program Pemulihan Ekonomi Nasionao (PEN), namun BPK menemukan adanya enam masalah. /Pixabay/mohamed_hassan

JAKARTA, suaramerdeka-wawasan.com - Dalam menangani pendemi covid-19 di Indonesia telah ditemukan sejumlah masalah.

Selain penanganan penyeberan covid-19 juga ditemukan masalah dalam pelaksanaan pemulihan ekonomi nasional ( PC-PEN) 2020.

Penemuan masalah tersebut ditemukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), paling tidak ada enam permasalahan dalam pelaksanaan Program Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) 2020.

Hal ini berdasarkan dari hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2020.

Baca Juga: Kejagung Belum Putuskan akan Kasasi Atas Putusan Banding Terdakwa Pinangki

Hasil tersebut disampaikan Ketua BPK Agung Firman Sampurna, dalam Rapat Paripurna DPR RI, Selasa, 22 Juni 2021.

Agung mengatakan, terdapat sejumlah permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan dan kelemahan pada sistem intern.

“Pertama mekanisme pelaporan kebijakan keuangan negara untuk menangani dampak pandemi Covid-19 pada LKPP belum disusun,” kata Agung.

Lalu yang kedua, Agung mengatakan realisasi insentif dan fasilitas perpajakan dalam rangka penanganan Covid-19 dan PC-PEN tahun 2020 minimal sebesar Rp1,69 triliun tidak sesuai ketentuan.

“Ketiga, pengendalian dalam pelaksanaan belanja program PC-PEN sebesar Rp9 triliun pada 10 kementerian atau lembaga juga tidak memadai,” tutur Agung.

Kemudian yang keempat, Agung mencatat penyaluran belanja subsidi bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan non KUR serta belanja lain-lain Kartu Prakerja dalam rangka PC-PEN belum memperhatikan kesiapan pelaksanaan program.

Sehingga terdapat sisa dana kegiatan atau program yang masih belum disalurkan sebesar Rp6,77 triliun, sebagaimana dikutip Pikiran-Rakyat.com dari laman Anadolu Agency.

Selanjutnya kelima, Agung menjelaskan, BPK menemukan realisasi pengeluaran pembiayaan tahun 2020 sebesar Rp28,75 triliun dalam rangka PC-PEN tidak dilakukan secara bertahap sesuai dengan kesiapan dan jadwal kebutuhan penerima akhir investasi.

Terakhir yang keenam, Agung menyampaikan bahwa pemerintah belum selesai mengidentifikasi pengembalian belanja atau pembiayaan PC-PEN tahun 2020 di tahun 2021.


Yakni, sebagai sisa dana Surat Berharga Negara (SBN) PC-PEN tahun 2020 dan kegiatan PC-PEN tahun 2020 yang dilanjutkan tahun 2021.

Pemeriksaan atas PC-PEN dilaksanakan dalam kerangka risk based comprehensive audit yang merupakan gabungan dari tujuan ketiga jenis pemeriksaan dengan memperhatikan audit universe.

Audit universe adalah keseluruhan keuangan negara dalam arti luas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Keuangan Negara.

Alokasi anggaran PCPEN pada Pemerintah Pusat, Pemda, BI, OJK, LPS, BUMN, BUMD, dan dana hibah Tahun 2020 yang teridentifikasi oleh BPK sebesar Rp933,33 triliun, dengan realisasi Rp597,06 triliun atau 64 persen.

Kendati begitu, BPK mengapresiasi upaya pemerintah dalam PC-PEN seperti pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19.

“Penyusunan regulasi penanganan Covid-19, pelaksanaan refocusing kegiatan dan realokasi anggaran, serta kegiatan pengawasan atas pelaksanaan PC-PEN,” katanya.

Halaman:

Editor: Kusmiyanto

Sumber: Pikiran Rakyat

Terkini

X