Ditjen Pajak Tegaskan Sembako yang Dijual di Pasar Tradisional Tak Dikenakan PPN

- Selasa, 15 Juni 2021 | 17:09 WIB
Ilustrasi pasar. /Pikiran Rakyat/Aep Hendy
Ilustrasi pasar. /Pikiran Rakyat/Aep Hendy

JAKARTA, suaramerdeka-wawasan.com - Direktorat Jenderal Pajak memastikan tak akan memungut pajak pertambahan nilai (PPN) untuk jenis barang kebutuhan pokok atau sembako yang dijual di pasar tradisional.

Hal tersebut merespons rencana pemerintah menghapus sembako sebagai objek PPN yang dikecualikan di dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP)

Hal itu diungkapkan Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Kemenkeu Neilmaldrin Noor dalam media briefing, Selasa 15 Juni 2021.

Baca Juga: Komnas HAM Soroti UU ITE yang Hanya Direvisi Pemerintah Secara Terbatas

Diakui dia, rencana pemerintah mengenakan PPN atas kebutuhan pokok masyarakat, sempat menimbulkan polemik dan keresahan di kalangan masyarakat lantaran kesimpangsiuran informasi yang bukan berasal dari sumber resmi pemerintah.

"Barang sembako yang dijual di pasar tradisional ini tidak akan dikenakan PPN," ujar Neilmadrin.

Neilmadrin menjelaskan, barang kebutuhan pokok yang akan terkena PPN hanya yang bersifat premium.

Baca Juga: Diskon PPnBM 100 Persen Diperpanjang, Harga Toyota Avanza Turun hingga Rp 20 Jutaan

Ia mencontohkan, daging segar yang dijual di pasar tradisional, tidak dikenakan pajak. Tetapi daging premium seperti daging wagyu yang harganya jutaan rupiah, bakal dikenakan pajak.

Neilmaldrin menilai aturan PPN yang berlaku saat ini tidak membedakan kemampuan masyarakat untuk membayar.

Karena itu, kebijakan PPN yang akan dikenakan atas sembako premium pada akhirnya ditunjukkan untuk membantu masyarakat kelas menengah ke bawah.

Jadi, menurut Neilmaldrin, perluasan objek PPN pada dasarnya mempertimbangkan prinsip ability to pay (kemampuan membayar) atas barang/jasa yang dikonsumsi.

“Harus ada pembeda antara kebutuhan pokok yang dibutuhkan oleh masyarakat umum, dengan kebutuhan pokok yang tergolong premium. Karena penghasilan yang mengonsumsinya berbeda-beda. Jadi untuk keadilan,” ucap Neilmadrin.

Halaman:

Editor: Eddy Tuhu

Sumber: Pikiran Rakyat

Tags

Terkini

X