JAKARTA, suaramerdeka-wawasan.com - Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PDIP, Deddy Yevri Sitorus, menilai penunjukan Menko Marves, Luhut Binsar Panjaitan (LBP), untuk mengurusi karut marut minyak goreng dianggap hal yang tidak tepat.
''Pak Luhut itu kan sudah banyak pekerjaan sebagai Menko Marves, kenapa sekarang diserahkan tugas mengambil alih pekerjaan Menko Ekuin, Menteri Perdagangan dan Menteri Perindustrian sekaligus?'' kata Deddy kepada wartawan, Selasa, 24 Mei 2022.
Menurut dia, selain menambah beban kerja LBP yang sudah menumpuk, penunjukan itu juga dari sisi waktu hanya akan membuat Luhut seperti satu-satunya solusi pemerintahan dan berpotensi menimbulkan disharmoni dalam kabinet.
Baca Juga: Terkait Minyak Goreng, Jokowi Tunjuk Luhut agar Bantu Mengurus Stok dan Distribusi di Jawa dan Bali
Deddy menilai, penunjukkan Luhut untuk urusi minyak goreng akan menimbulkan isu konflik kepentingan.
Hal ini, katanya lagi, lantaran Luhut dikenal dekat dengan figur-figur yang saat ini bermasalah hukum dalam kasus minyak goreng.
Ia mengungkapkan, sedikit banyak hal itu akan menimbulkan rumor negatif dalam penyelesaian kasus hukum yang sedang berjalan.
Baca Juga: Emak Emak Senang Nunggu Ini, Harga Minyak Goreng Rp14.000 per Liter Seminggu hingga Dua Minggu Lagi
Sehingga, sambungnya lagi, justru akan menjadi kontraproduktif karena Luhut dipersepsikan sebagai bagian dari masalah.
Deddy menambahkan, nama Luhut sendiri sudah terlalu sering dikait-kaitkan dengan konflik kepentingan dalam urusan kebijakan yang dia tangani.
